10 April 2011

Aspek Pembeda Praktek Pengungkapan Keuangan Perusahaan

Posted in Softskill 4 EB at 11:19 am by Andami Fardela Jacob

Catatan atas laporan keuangan ditujukan untuk memperkuat atau memperjelas pos-pos yang disajikan dalam bagian utama laporan keuangan (laba rugi, perubahan modal, neraca, dan arus kas). Dalam kebanyakan kasus, semua data yang diperlukan pembaca, tidak dapat disajikan dalam laporan keuangan itu sendiri, oleh karenanya laporan tersebut mencakup informasi yang esensial harus disajikan dalam catatan atas laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan bisa berbentuk narasi, sebagian atau seluruhnya. Catatan atas laporan keuangan tidak hanya membantu bagi pengguna laporan yang tidak begitu mengerti informasi akuntansi yang kuantitatif tetapi juga penting untuk memahami kinerja dan posisi keuangan perusahaan.

Tingkat pengungkapan dalam laporan keuangan merupakan hal yang perlu diperhatikan oleh penilaian (judgment) manajer. Tingkat pengungkapan yang makin mendekati pengungkapan penuh (full disclosure) akan mengurangi asimetri informasi yang merupakan kondisi yang dibutuhkan (necessary condition) untuk dilakukannya manajemen laba (Trueman and Titman, 1998). Karenanya tingkat pengungkapan memiliki hubungan negatif dengan manajemen laba. Perusahaan dengan tingkat pengungkapan minimal cenderung melakukan manajemen laba dan sebaliknya (Lobo and Zhou, 2001) dalam Yanivi (2003).

Dalam Pernyataan standar akuntansi keuangan (PSAK) nomor 1 tentang penyajian laporan keuangan, paragraph 70 mengatakan:

Catatan atas laporan keuangan meliputi penjelasan naratif atau rincian jumlah yang tertera dalam neraca, laporan rugi laba, laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas serta informasi tambahan seperti kewajiban kontijensi dan komitmen. Catatan atas laporan keuangan juga mencakup informasi yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan serta pengungkapan-pengungkapan lain yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar.

Catatan atas laporan keuangan mengungkapkan:

1. Informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan akuntansi yang dipilih dan ditetapkan terhadap peristiwa dan transaksi penting.
2. Informasi yang disajikan dalam PSAK tetapi tidak disajikan di neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas.
3. Informasi tambahan yang tidak disajikan dalam laporan keuangan tetapi diperlukan dalam rangka penyajian secara wajar.

Semakin lengkap informsi yang diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan (full disclosure) maka pembaca laporan keuangan akan semakin mengerti kinerja keuangan perusahaan.

Tingkat Pengungkapan

Dalam memutuskan informasi apa yang akan dilaporkan, praktik yang umum adalah menyediakan informasi yang mencukupi untuk mempengaruhi penilaian dan keputusan pemakai. Prinsip ini yang sering disebut dengan pengungkapan penuh (full disclosure), mengakui bahwa sifat dan jumlah informasi yang dimasukkan dalam laporan keuangan mencerminkan serangkaian trade off penilaian. Trade off ini terjadi antara (1) kebutuhan untuk mengungkapkan secara cukup terinci hal-hal yang akan mempengaruhi keputusan pemakai, dengan (2) kebutuhan untuk memadatkan penyajian agar informasi dapat dipahami. Disamping itu, penyusunan laporan keuangan juga harus memperhitungkan biaya pembuatan dan penggunaan laporan keuangan (Kieso dan Weygandt, 2002).

Dalam keadaan informasi asimetri yang tinggi, maka pemakai laporan keuangan tidak mempunyai informasi yang cukup untuk mengetahui apakah laporan keuangan, khususnya laba telah dimanipulasi. Teori market microstructure mengatakan bahwa salah satu masalah adverse selection yang dihadapi pengambil keputusan adalah adanya kemungkinan informasi firm-specific yang material tidak diungkapkan ke publik (Yanivi, 2003). Regulator pasar modal dapat mengurangi asimetri informasi ini dengan membuat ketentuan minimal atas pengungkapan yang perlu dilakukan oleh perusahaan yang terdaftar di bursa saham. Salah satu regulasi tersebut adalah keputusan ketua Badan Pengawas Pasar Modal nomor Kep-06/PM/2000 tentang pedoman penyajian laporan keuangan. Greenstein dan Sami (1994) dalam Yanivi (2003) meneliti dan menemukan bahwa kewajiban dari Securitas Exchange Commite (SEC) mengenai disclosure segmentasi perusahaan publik di pasar saham Amerika Serikat telah menurunkan informasi asimetri yang ditunjukkan dengan mengecilnya bid-ask spread saham perusahaan.

Tingkat pengungkapan dalam laporan keuangan akan membantu pengguna laporan keuangan untuk memahami isi dan angka yang dilaporkan dalam laporan keuangan. Terdapat tiga tingkatan pengungkapan yaitu pengungkapan penuh, pengungkapan wajar, dan pengungkapan cukup. Pengungkapan penuh mengacu pada seluruh informasi yang diberikan oleh perusahaan, baik informasi keuangan maupun informasi non keuangan. Pengungkapan penuh tidak hanya meliputi laporan keuangan tetapi juga mencakup informasi yang diberikan pada management letter, company prospect dan sebagainya. Pengungkapan cukup adalah pengungkapan yang diwajibkan oleh standar akuntansi yang berlaku. Sementara pengungkapan wajar adalah pengungkapan cukup ditambah dengan informasi lain yang dapat berpengaruh pada kewajaran laporan keuangan seperti contingencies, commitments dan sebagainya.

Imhoff dan Thomas (1994) dalam Yanivi (2003) membuktikan bahwa kualitas rating dari analisis berhubungan positif dengan konservatisme dalam estimasi dan pemilihan metode akuntansi, dan dengan jumlah pengungkapan rinci atas angka-angka yang dilaporkan. Implikasi dari penemuan ini adalah perusahaan yang lebih konservatif dalam membuat estimasi dan memilih metode akuntansi (atau perusahaan dengan tingkat manajemen laba/perataan laba yang rendah) akan mengungkapkan informasi yang lebih banyak. Jika perusahaan yang memilih pelaporan konservatif melakukan manajemen laba/perataan laba yang rendah. Maka hal ini memperlihatkan hubungan negatif antara perataan laba dengan tingkat pengungkapan.

Kualitas Pengungkapan

Kualitas Pengungkapan dalam laporan tahunan perusahaan dikenal dengan berbagai konsep. Antara lain kecukupan (adequacy) (Buzby, 1975), kelengkapan (comprehensiveness) (Barret, 1976), Informatif (informativeness) (Alford et al., 1993), dan tepat waktu (time lines) (Courtis, 1976; Whittred, 1980). Imhoff (1992) menunjuk pada tingkat kelengkapan sebagai karakteristik kualitas pengungkapan, sementara Singhvi dan Desai (1971) menunjuk pada kelengkapan (completeness), akurasi (Accuracy), dan keandalan (reliability) sebagai karakteristik kualitas pengungkapan. Indikator empiris kualitas ungkapan tersebut berupa indeks pengungkapan (disclosure index) yang merupakan rasio (ratio) antara jumlah elemen (item) informasi yang dipenuhi dengan jumlah elemen yang mungkin dipenuhi. Makin tinggi angka indeks pengungkapan, maka makin tinggi kualitas pengungkapan.

 

sumber :

http://akuntansibisnis.wordpress.com/2010/06/16/pengungkapan-laporan-keuangan/

Advertisements

Tujuan Pengungkapan Akuntansi Dalam Pasar Modal

Posted in Softskill 4 EB at 11:16 am by Andami Fardela Jacob

Pengaruh Pasar Modal

Dalam ekonomi yang kompetitif, pengungkapan koorperasi merupakan sarana untuk menyalurkan akuntabilitas koorperasi kepada para penyedia modal (investor) dan untuk mepermudah alokasi sumberdaya untuk pemanfaatan yang paling produktif.

Suatu koorperasi perlu menarik modal dalam jumlah yang sangat besar untuk pembiayaan aktivitas produksi dan distribusi yang ekstensif. Oleh karena itu pembiyaan internal ini sangat bergantung pada modal eksternal yang diinvestasikan oleh para investor pada sebuah koorperasi, Sebagai timbal balik, seorang investor memerlukan pengungkapan (tansparansi koorperasi) dimana para investor tersebut dapat menilai kualitas saham yang mereka tanamkan.

Kaitan konseptual antara pengungkapan yang meingkat dan biaya modal perusahaan dari teori perilaku investasi dalam kondisi ketidakpastian, yaitu:

  1. Dalam dunia ketidakpastian, para investor memandang pengembalian dari investasi sekuritas sebagai uang yang diterima sebagai konsekwensi kepemilikan.
  2. Karena adanya ketidakpastian pengembalian ini dipandang dalam pengertian probabilistik.
  3. Para investor menggunakan sejumlah ukuran berbeda untuk mengukur hasil yang diharapkan dari suatu sekuritas.
  4. Para investor menyukai tingkat pengembalian yang tinggi untuk tingkat resiko tertentu atau sebaliknya.
  5. Nilai sebuah sekuritas berhubungan positif dengan aliran hasil yang diharapkan dan berhubungan terbalik dengan resiko yang berkaitan dengan pengembalian tersebut.

Jadi, Pengungkapan perusahaan akan meningkatkan distribusi probabilitas dari hasil yang diharapkan oleh investor dengan mengurangi ketidakpastian yang berhubungan dengan pengembalian tersebut. Sehingga akan meningkatkan performance (kinerja perusahaan) di mata para investor sehingga memikat para investor untuk menginvestasikan yang lebih besar pada sekuritas yang sama sehingga dapat mengurangi biaya modal.

Pengaruh Non-Keuangan

Yang terjadi saat ini terdapat kecenderungan yang semakin meningkat dimana koorperasi bertanggung jawab terhadap public atas kebijakan-kebijakan dan tindakan-tindakannya. Hal ini disebabkan negara-negara kecil cenderung melihat perusahaan multinasional sebagai ancaman langsung terhadap kedaulatan negara, dimana perusahaan multinasional mampu menciptakan standar kehidupan umum  suatu negara dengan aktivitas-aktivitas bisnis multinasional, seperti strategi investasi langsung yang mempengaruhi nilai tukar valuta di luar negeri.

Selain itu kesejahteraan masayarakat bisa dipengaruhi oleh pembayaran pajak secara arbiter (sewenang-wenang) antar negara, ataupun serentetan manipulasi yang dilakukan oleh perusahaan multinasional, sehingga “Pemegang saham  non – keuangan, seperti serikat pekerja, pemerintah, dan masyarakat umum memerlukan transparansi (pengungkapan) Koorporasi, baik keuangan maupun non-keuangan.

Upaya PBB untuk menggerakkan ketaatan aktivitas investasi langsung luar negeri, sebagai berikut:

  1. Nilai batas Investasi langsung adalah dimana investor asing tunggal mengendalikan lebih dari 10 % saham biasa atau hak suara yang efektif dalam manajemen.
  2. Komposisi laba investasi langsung, adalah deviden, laba ditahan , dan hutang bunga.
  3. Eliminasi capital gains/losess : dimana laba tidak boleh mengandung capital gain maupun losess yang sudah/belum realisasi.
  4. Penagihan piutang dagang antar perusahaan harus memasukkan transaksi dalam saham, ataupun hutang jangka panjang maupun pendek.
  5. Prosedur konversi dimana bunga, deviden, laba yang didistribusikan dan ditahan dalam valas harus dikonversikan dalam kurs spot pada tanggal penerimaan.
  6. Pengukuran investasi langsung harus diukur menggunakan nilai buku dari modal saham dan cadangan.
  7. Estimasi -ulang saham investasi langsung, dimana kepemilikan saham harus diestimasi-ulang memakai replacement cost bukan nilai buku.

Tangaapan Koorperasi

Sejumlah perusahaan memandang permintaan diperluasnya transparansi pelaporan sebagai sesuatu yang positif, namun terdapat beberapa perusahaan yang menentang transparansi tersebut dengan aalasan:

  1. Bersifat diskriminatif, membedakan perusahaan multinasional dengan perusahaan domestik murni.
  2. Prematur, karena tidak ada kebutuhan yang nyata bagi pengungkapan yang disarankan.
  3. Mumbutuhkan biaya.

Namun, peningkatan permintaan transparansi informasi koorperasi tidak dapat diabaikan begitu saja dari berbagai pihak yang berkepentingan. Terutama para investor yang menanamkan modal.

Sejumlah koorperasi sering mengalami keterlambatan dalam pegungkapan yang disebabkan cengkraman peraturan mengenai standar pengungkapan yang diterbitkan oleh organisasi seperti: UNCTC, OECD, EC, IASC, ICFTU, dan IOSCO. Oleh karena itu, koorperasi modern harus mengantisipasi peningkatan permintaan bagi transparansi koorperasi dengan tujuan memikat para investor untuk menanamkan modalnya dalam koorperasi.

PERATURAN KEWAJIBAN-KEWAJIBAN PENGUNGKAPAN

Sebagai landasan perlindungan investor, SEC AS, Menkeu Jepang dan COSOB  Italia, bersama dengan badan pembuat peraturan pemerintah membebankan kewajiban pengungkapan kepada perusahaan domestic maupun asing yang mengupayakan meraih akses ke dalam pasar bursa, dengan tujuan menjamin para investor agar memperoleh pengungkapan minimum yang memungkinkan untuk menilai kinerja masa lalu ataupun prospek perusahaan.

Kewajiban-Kewajiban SEC

Perdagangan sekuritas pada bursa terkelola diatur oleh Securities Exchange Act (SEC).

Perusahaan non-AS terkena peraturan dan pengungkapan SEC bila terjadi kondisi:

  1. Perusahaan menerbitkan sekuritas untuk penjualan perdana kepada public AS
  2. Perusahaan ingin memperdagangkan sekuritas yang masih beredar pada suatu bursa terkelola di AS
  3. Saham perusahaan diperdagangkan diluar pasar terkelola AS tetapi perusahaan memiliki asset lebih dari $ 1 juta, lebih dari 500 pemegang saham di seluruh dunia, dan dari jumlah tersebut 300 atau lebih berdiam di AS.

Pengecualian utama bagi koorperasi asing berhubungan dengan hal sebagai berikut:

  1. Laporan keuangan koorperasi non-AS harus memiliki kandungan informasi yang sama dengan laporan keuangan koorperasi domestik kecuali mengandung rekonsiliasi terhadap berbagai variasi yang signifikan dari GAAP AS dan Regulation S-X.
  2. Kecuali kalau rekonsiliasi penuh dengan GAAP AS diwajibkan, hanya informasi pendapatan per lini bisnis atau segmen geografis perlu diungkapkan.
  3. Pemberian gaji kepada direktur perusahaan non-AS tidak perlu diungkapkan.
  1. Pengungkapan transaksi material perusahaan diperlukan hanya jika diwajibkan oleh hokum negara asal atau telah diinformasikan sebelumnya.
  2. Pengungkapan yang diwajibkan oleh GAAP AS tetapi tidak diwajibkan oleh GAAP Luar negeri tidak perlu diberikan, kecuali informasi tersebut signifikan.

Perusahaan non-AS yang telah terdaftar dalam bursa nasional harus menyampaikan laporan periodeik pada SEC dalam 6 bulan dari tahun fiskalnya.

Bagi koorperasi yang memiliki asset lebih dari $ 5 juta dan lebih dari 500 pemegang saham di seluruh dunia dengan pengecualian kurang dari 300 orang yang berdiam di AS, maka material laporan diwajibkan untuk:

–          disebarluaskan pada public negara asalnya

–          disampaikan pada bursa tempat dimana sekuritasnya diperdagangkan

–          didistribusikan kepada pemegang sahamnya

PENGUNGKAPAN SUKARELA

Perusahaan akan melakukan pengungkapan melebihi kewajiban pengungkapan minimal jikga mereka merasa pengungkapan semacam itu akan menurukan biaya modalnya atau jika mereka tidak ingin ketinggalan praktik –praktik pengungkapan yang kompetitif. Sebaliknya, perusahaa-perusahaan akan mengungkapkan lebih sedikit apabila meraka merasa pengungkapan keuangan akan menampakkan rahasia kepada pesaing atau menampakkan sisi buruk perusahaan di depan berbagai pihak.

Upaya untuk berkomunikasi secara efektif dengan pembaca-pembaca asing, karena tidak adanya standar akuntansi dan pelaporan yang diterima secara internasional. Perusahaan multinasional telah mengujicobakan berbagi model pelaporan. Empat pendekatan yang menonjol antara lain sbb:

Translasi Apabila Tidak Menyulitkan

Perusahaan mentranslasikan bahasa dari laporan keuangan kedalam idiom-idiom nasional dari kelompok pengguna utama, selain bahasa jumlah moneter juga ditranslasikan (biasanya memakai kurs akhir tahun).

Kelebihan

  1. Memberikan penampilan internasioanl kepada laporan-laporan primer
  2. Memberikan keuntungan dari sisi hubungan masyarakat

Kekurangan

  1. Translasi tersebut menyesatkan, seolah-olah memberi kesan kepada pembaca asing seolah-olah prinsip akuntansi yang mendasari laporan keuangan yang terkait juga telah ditranslasikan, sehingga kesimpulan yang salah bisa timbul.
  2. Analis keuangan cenderung menginterprestasikanlaporan keuangan semacam itu sebagai laporan keuangan yang memiliki substansi yang sebanding dengan laporan keuangan domestic, sehingga potensi penyalahgunaan akan timbul.

Minimalisasi Permasalahan

Melauli pengungkapan yang secara khusus menyebutkan prinsip-prinsip akuntansi nasional, tempat perusahaan berdomisili, dan standar-standar auditing yang mendasari laporan keuangan tersebut.

Informasi Khusus

Mengupayakan untuk menjelaskan kepada pembaca asing standar-standar dan praktik akuntansi tertentu yang mendasari pelaporan perusahaan. Contoh:  booklet informasi dengan judul “Kunci untuk memahami Laporan Keuangan Swedia” yang disisipkan dalam setiap copy laporan yang dikirimkan kepada pembaca non swedia.

“Restatement” Terbatas

Melakukan estimasi terhdadap berapa besar penyeuaian laba yang terjadi seandainya GAAP non-negara asal yang dipakai dengan hasil akhir angka laba EPS (Ebit per  sucuritas) yang konsisten dengan praktik akuntansi local.

Kelebihan

  • Investor akan gampang mengerti angka laba dan dapat gigunakan untuk tujuan pembandingan.

Kekurangan

  • Pembandingan tingkat pengembalian (ratio) bisa menyesatkan ketika laba yang direstatement dengan GAAP AS dibandingkan dengan total aktiva dan kategori laporan keuangan lainnya.

Laporan Primer-Sekunder

2 macam laporan keuangan yang diakui sebagai bagian standar –standar dan prinsip-prinsip akuntansi yang diterima, yaitu:

  1. Laporan primer : akan disiapkan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntasi keuangan yang diterima secara umum di negara asal perusahaan dan dalam bahasa dan valuta negara tersebut.
  2. Laporan Sekunder : akan disiapkan secara khusus bagi pembaca-pembaca yang berkepentingan di luar negeri,

Karakteristik Laporan Keuangan Sekunder:

  1. Mematuhi standar-standar pelaporan negara asing yang dituju
  2. Laporan keuangan ditranslasikan ke dalam valuta asing yang terkait.
  3. Laporan keuangan akan diterjemahkan ke dalam bahasa negara yang bersangkutan.
  4. Laporan auditor independent akan diberikan dalam bentuk yang tidak biasa digunakan di negara asal perusahaan.

Jika laporan primermemuat informasi yang memadai untuk memenuhi kewajiban informasi dari pembaca yang berkepentingan di negara lain, maka laporan keuangan sekunder tidak diperlukan.

Kelebihan

  • Memungkinkan pengakuan penuh atas titik pandang nasional parallel dengan titik pandang nasional  lain atau mungkin titik pandang internasional.
  • Bisa meningkatkan kandungan informasi (dan kualitas) dari kedua macam laporan keuangan tersebut.
  • Semakin besar kemungkinan informasi yang relevan yang lebih berguna masuk ke dalam proses pengambilan keputusan.

Kekurangan

  • Biaya pembuatan yang mahal
  • Memiliki titik pandang domisili tunggal

Pengungkapan Operasi Luar Negeri

Investor di seluruh dunia telah menjadi sangat tertarik dan berkepentingan dengan operasi-operasi luar negeri dengan alas an munculnya: kurs mengambang, inflasi global, meningkatnya nasionalisme, dan ketidakpastian politik.

Permintaan akan pengungkapan yang lebih luas mengenai operasi-operasi multinasional kepada public umum ditimbulkan karena adanya peningkatan perhatian pada dampak social dan ekonomi perusahaan multinasional atas negara investor. Sehingga para pengguna informasi dapat menilai dampak  dari operasi di berbagai tempat utama dunia atas perusahaan secara keseluruhan.

Penentang pengungkaan operasi luar negeri disebabkan:

  1. Mungkin membahayakan posisi kompetitif perusahaan.
  2. Terlalu mendetail bagi laporan keuangan yang bertujuan umum
  3. Membingungkan pengguna laporan keuangan

Pengungkapan operasi luar negeri didapati tidak menimbulkan dampak-dampak signifikan kepada pasar. Namun diluar hal tersebut, terdapat semacam dorongan baik pada tingkat nasional maupun internasional untuk mewajibkan lebih banyak pengungkapan mengenai operasi luar negeri perusahaan, dimana pengungkapan dianggap sebagai suplemen yang berguna bagi informasi  konsolidasi.

Kewajiban Pelaporan

FAS mewajibkan pengungkapan informasi secara terpisah mengenai operasi luar negeri sebuah perusahaan per area greografis. Namun pengungkapan tersebut hanya diwajibkan jika operasi luar negeri atau asset operasi luat negeri memberikan kontribusi 10 % atau lebih tinggai bagi pendapatan konsolidasi atau asset konsolidasi. Informasi yang diminta oleh FAS meliputi:

  1. Pendapatan, dengan pengungkapan terpisah untuk :

–                      Penjualan kepada pelanggan diluar negeri

–                      Penjualan atau transfer antar area geografis

–                      Basis-basis transfer harga yang digunakan

  1. Laba operasi, laba bersih, atau berbagai ukuran profitabilita yang lainnya, sepanjang ukuran yang dipakai konsisten untuk seluruh area geografis.
  2. Aset-aset yang bisa diidentifikasi

Kewajiban pelaporan informasi yang diminta oleh SEC, meliputi:

  1. Penjualan operasi lainnya per segmen
  2. Hasil-hasil operasi per segmen
  3. Aset yang digunakan, baik jumlah moneter ( sebagai prosentasi dari total asset konsolidaasi)
  4. Basis taransfer harga  antar segmen

Sedangakan OECD meminta sejumlah penggungkapan, meliputi:

  1. Area-area geografis tempat operasi dijalankan dan aktivitas utama yang dijalankan oleh perusahaan induk dan perusahaan afiliasinya.
  1. Hasil operasi dan penjualan per area geografis dan penjualan per lini bisnis utama bagi perusahaan secara keseluruhan
  2. Investasi modal baru yang signifikan per area geografis
  3. Jumlah karyawan rata-rata dalam masing-masing area geografis.

Pengungkapan Operasi Luar Negeri dalam Politik Yang Dijalankan Dewasa Ini:

Perusahaan multinasional yang berbasis di eropa umumnya blak-blakan dalam mengungkapkan pendapatan luar negeri per area geografis. Statistik pendapatan geografis sangat rendah menunjukkan bahwa pengungkapan terpisah  semacam ini tidak cukup signifikan untuk dilakukan. Sea\lain di Eropa juga diterapkan di AS dan Kanada.

Kebalikan dengan data-data pendapatan, pengungkapan profitabilita tidak lazim di eropa kecuali di inggris dan perancis.

Segementasi hasil operasi secara geografis didasarkan pada kepercayaan bahwa operasi di berbagai dunia yang berlainan merupakan subyek tingkat resiko, tingkat pertumbuhan dan kesempatan-kesempatan laba yang berbeda.

Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial

Pengungkapan ini berkenaan dengan akuntansi yang berhubungan dengan kinerja seluruh negara. Mengacu pada pengukuran dan komunikasi informasi mengenai dampak perusahaan terhadap kesejahteraan pekerja, komunitas local dan lingkungan ataupun kinerja lain menyangkut non-keuangan.

Pengungkapan ini didasarkan pada beberapa argumen antara lain:

  1. Masyarakat memberikan kebebasan kepada perusahaan perusahaan untuk mengelola sejumlah besar sumberdaya langka. Sebagai timbal balik perusahaan memiliki tanggung jawab untuk mengungkapkan aktivitas, evektivitas dan efisiensi pengelolaan sumberdaya langka tersebut.
  2. Perusahaan harus menyadari pentingnya mengantisipasi opini masyarakat menyangkut masalah-masalah social. Sehingga akan menimbulkan minimnya konflik industri dan hubungan yang baik dengan pemerintah local, sehingga deviden-deviden ekonomi dimasa depan memiliki nilai tambah.

Pengungkapan Karyawan

Informasi mengenai kesejahteraan karyawan meliputi,: kondisi kerja, jaminan kerja dan kesempatan yang sama yang merupakan kepentingan para pekerja dan wakil-wakilnya. Hal ini menjadi perhatian investor karena pengungkapan tersebut menyediakan pemahaman yang beguna mengenai hubungan, biaya dan produktivitas pekerja.

Kesimpulan yang berkenaan dengan pengungkapan karyawan:

  1. Perusahaan multinasional secara keseluruhan harus menyediakan deskripsi mengenai kebijakan umum koorperasi yang berkaitan dengan pengakuan terhadap serikat-serikat pekerja, dan kewajiban-kewajiban menyangkut hubungan pekerja dengan pemberi kerja yang memperlihatkan:

–                      Jumlah pekerja total

–                      Pemisahan menurut area geografis

–                      Pemisahan menurut lini bisnis

  1. Perusahaan multinasional harus mengungkapkan :

–                      Jumlah karyawan pada akhir tahun dan rata-rata tahunan

–                      Deskripsi ringkas mengenai program-program pelatihan dan perkiraan pengeluaran untuk program-program semacam itu.

Pengungkapan Nilai Tambah

Nilai tambah didefinisikan sebagai perbedaan antara nilai output perusahaan dan niliai inputnya (bahan baku dan jasa yang didapatkan dari perusahaan-perusahaan lain. Nilai tambah menyerupai laba bersih yang dimaksudkan sebagai ukuran kinerja untuk kelompok stakeholder secara luas.

Pegungkapan nilai tambah harus diturunkan dari:

  1. Pendapatan penjualan kurang biaya bahan baku dan jasa yang dibeli dari supplier eksternal dan pajak pembelian
  2. Bagian laba yang dihasilkan atau diterima dari perusahaan-perusahaan asosiasi.
  3. Laba investasi
  4. Surplus dari realisasi investasi
  5. Item-item luar biasa
  6. Keuntungan dan kerugian pertukaran

Keprihatinan Terhadap Lingkungan

Bencana-bencana saat ini menunjukkan bahwa perlindungan lingkungan merupakan prioritas global dewasa ini.  Dampak atas laba dari masalah lingkungan cukup besar, sehingga investor memiliki kepentingan langsung dalam memonitor praktik-praktik lingkungan dari manajeman, ketaatan dengan regulasi-regulasi lingkungan, dan hal-hal lain seperti kontinjensi. Pengawasan yang memadai akan meminimalisir dampak-dampak buruk terhadap kejutan negative yang berdampak pada nilai saham. Sehingga manajer harus memasukkan factor lingkungan sebagai variable keputusan tambahan dalam masalah-masalah hubungan eksternal.

Tindakan-tindakan yang dilakukan berkaitan dengan pemberian informasi lingkungan:

  1. Meminimalisasi, menghilangkan, mencegah atau membersihkan efek-efek membahayakan dari polusi dan emisi-emisi beracun
  2. Mengembangkan dan menggunakan teknologi yang lebih bersih
  3. Memelihara sumberdaya-sumberdaya yang tidak dapat diperbarui, seperti bahan bakar, fosil dan lapisan ozon
  4. Menciptakan teknologi untuk menggantikan sumberdaya yang tidak dapat diperbarui.
  5. Memelihara, memperbarui, menggantikan, atau mengkonversi sumberdaya yang dapat diperbarui seperti, air, hutan, dan udara bersih.
  6. Mengurangi atau menghilangkan kemungkinan bencana lingkungan
  7. Membersihkan atau meminimalisasi dampak membahayakan dari bencana jika terjadi.
  8. Mendidik dan mendoroang manajemen, karyawan, supplier dan masyarakat mengenal sumber-sumber bahaya lingkungan yang potensial dan untuk mengambil langkah-langkah perlindungan
  9. Melakukan audit lingkungan dan penilaian resiko lingkungan

 

sumber :

http://anice86.wordpress.com/2010/01/28/pelaporan-dan-pengungkapan-keuangan-2/

 

MASALAH KEPUTUSAN DALAM MANAJEMEN DAN PENGUNGKAPAN KEPUTUSAN

Posted in Softskill 4 EB at 11:13 am by Andami Fardela Jacob

Pengambilan Keputusan Dalam Manajemen

A. Pengertian Masalah dan Pengambilan Keputusan
Masalah (problem) adalah suatu deviasi antara yang seharusnya (should) terjadi dengan suatu yang nyata (actual) terjadi, sehingga penyebabnya perlu ditemukan dan diverifikasi.

Pengambilan Keputusan

Pengambilan keputusan (desicion making) adalah melakukan penilaian dan menjatuhkan pilihan.Keputusan ini diambil setelah melalui beberapa perhitungan dan pertimbangan alternatif.Sebelum pilihan dijatuhkan, ada beberapa tahap yang mungkin akan dilalui oleh pembuat keputusan. Tahapan tersebut bisa saja meliputi identifikasi masalah utama, menyusn alternatif yang akan dipilih dan sampai pada pengambilan keputusan yang terbaik. Secara umum, pengertian pengambilan keputusan telah dikemukakan oleh banyak ahli, diantaranya adalah :

B. Langkah –langkah dalam Analisis Masalah

1. Menentukan tujuan yaitu menentukan target lebih dahulu tanpa mencampuradukkan apa yang ingin dicapai dan apa yang ingin dilakukan
2. Mengumpulkan fakta yaitu dengan mempelajari catatan-catatan yang relevan, peraturan dan kebiasaan yang berlaku, membicarakan dengan orang yang bersangkutan untuk mengetahui pendapatnya
3. Mempertimbangkan fakta dan tentukan tindak lanjut yang harus diambil dengan menghubungkan fakta yang satu dengan yang lain.
4. Mengambil tindakan dengan mempertimbangkan :

* Tentukan siapa yang harus mengambil tindakan.
* Pertimbangkan siapa yang perlu diberi informasi tentang keputusan yang akan diambil
* Menentukan waktu yang tepat untuk melaksanakan tindakan yang telah diputuskan.

5. Periksa hasil pelaksanaannya untuk mengetahui apakah tujuan tercapai dan pelajari
perubahan-perubahan sikap dan hubungan antar satu pihak dengan pihak lain.

C. Keputusan Menurut Ahli :

1. G. R. Terry :
Mengemukakan bahwa pengambilan keputusan adalah sebagai pemilihan yang didasarkan kriteria tertentu atas dua atau lebih alternatif yang mungkin.

2. Claude S. Goerge, Jr :
Mengatakan proses pengambilan keputusan itu dikerjakan oleh kebanyakan manajer berupa suatu kesadaran, kegiatan pemikiran yang termasuk pertimbangan, penilaian dan pemilihan diantara sejumlah alternatif.

3. Horold dan Cyril O’Donnell :
Mereka mengatakan bahwa pengambilan keputusan adalah pemilihan diantara alternative mengenai suatu cara bertindak yaitu inti dari perencanaan, suatu rencana tidak dapat dikatakan tidak ada jika tidak ada keputusan, suatu sumber yang dapat dipercaya, petunjuk atau reputasi yang telah dibuat.

4. P. Siagian :
Pengambilan keputusan adalah suatu pendekatan sistematis terhadap suatu masalah, pengumpulan fakta dan data, penelitian yang matang atas alternatif dan tindakan.

D. Fase Pengambilan Keputusan

1. Aktivitas intelegensia
Proses kreatif untuk menemukan kondisi yang mengharuskan keputusan dipilih atau tidak.

2. Aktifitas desain
Kegiatan yang mengemukakan konsep berdasar aktifitas intelegensia untuk mencapai tujuan.
Aktifitas desain meliputi :
– menemukan cara-cara/metode
– mengembangkan metode
– menganalisa tindakan yang dilakukan

3. Aktifitas pemilihan
Memilih satu dari sekian banyak alternatif dalam pengambilan keputusan yang ada. Pemilihan ini berdasar atas kriteria yang telah ditetapkan.
Dari tiga aktifutas tersebut diatas, dapat disimpulkan tahap pengambilan keputusan adalah :

* Mengidentifikasi masalah utama
* Menyusun alternatif
* Menganalisis alternatif
* Mengambil keputusan yang terbaik

E. Teknik Pengambilan Keputusan
1. Operational Research/Riset Operasi
Penggunaan metode saintifik dalam analisa dan pemecahan persoalan.
2. Linier Programming
Riset dengan rumus matematis.
3. Gaming War Game
Teori penentuan strategi.
4. Probability
Teori kemungkinan yang diterapkan pada kalkulasi rasional atas hal-hal tidak normal.

E. Proses Pengambilan Keputusan
Proses pembuatan keputusan hamper sama dengan proses perencanaan strategic formal yaitu beberapa tahap :

1. Tahap 1 : Pemahaman dan perumusan masalah
2. Tahap 2 : Pengumpulan dan Analisa data yang relevan.
3. Tahap 3 : Pengembangan alternatifalternatif
4. Tahap 4 : Evaluasi Alternatif-alternatif
5. Tahap 5 : Pemilihan alternative terbaik
6. Tahap 6 : Implementasi keputusan

Pengambilan Keputusan menurut para Ahli :
Menurut G. R. Terry :

1. Merumuskan problem yang dihadapi
2. Menganalisa problem tersebut
3. Menetapkan sejumlah alternatif
4. Mengevaluasi alternatif
5. Memilih alternatif keputusan yang akan dilaksanakan

Menurut Peter Drucher :

1. Menetapkan masalah
2. Manganalisa masalah
3. Mengembangkan alternatif
4. Mengambil keputusan yang tepat
5. Mengambil keputusan menjadi tindakan efektif

Menurut Stonner
Menentukan penyebab masalah
• Tentukan masalah
• Diagnosis penyebab
• Menguji penyebabnya
Mengembangkan Alternatif
• Mencari alternative yang kreatif dan tidak buru-buru mengevaluasi
Evaluasi Alternatif dan Pemilihan alternative yang Baik
• Evaluasi alternative
• Pilih alternative terbaik
Melaksanakn keputusan dan mengadakn tindak lanjut.
• Antisipasi masalah potensial
• Menggunakan tindakan preventif
• “Set up” tindakan kontigensi.

F. Manajemen strategis
Dalam pengambilan keputusan yang efektif diperlukan manajemen yang strategis seperti : melekukan seleksi secara rasional atas suatu tindakan.
Proses pengambilan keputusan yang rasional dijelaskan sebagai berikut :
1. Menyelidiki Situasi :
• Idetifikasi masalah
• Identifikasi tujuan
• Mendiagnosis penyebab
2. Mengembangkan Alternatif
• Mencari alternative yang kreatif
3. Menilai dan Memilih Alternatif yang terbaik
4. Mengembangkan dan Menindaklanjuti.
• Merencanakan implementasi
• Mengiplementasikan rencana
• Memonitor implementasi dan membuat penyesuaian yang diperlukan

sumber :

http://agrimaniax.blogspot.com/2010/05/pengambilan-keputusan-dalam-manajemen_24.html

PENGARUH PERBEDAAN TATA KELOLA KEUANGAN PERUSAHAAN DISUATU NEGARA

Posted in Softskill 4 EB at 11:10 am by Andami Fardela Jacob

I. PENDAHULUAN
Tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang baik dalam suatu negara merupakan suatu kebutuhan yang tak terelakkan. Pemerintah wajib menerapkan kaidah-kaidah yang baik dalam menjalankan roda pemerintahan, termasuk di dalamnya kaidah-kaidah dalam bidang pengelolaan keuangan negara yang diwujudkan dalam bentuk penerapan prinsip good governance. Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik itulah, pemerintah Republik Indonesia melakukan reformasi di bidang pengelolaan keuangan negara.

Selain itu, reformasi pengelolaan keuangan ini juga dilatarbelakangi masih digunakannya peraturan perundang-undangan peninggalan pemerintah kolonial. Walau kehendak menggantikan aturan bidang keuangan warisan telah lama dilakukan agar selaras dengan tuntutan jaman, baru pada tahun 2003 hal itu terwujud dengan terbitnya Undang-undang Nomor 17/2003 tentang Keuangan Negara. Hal itu senada dengan makin besarnya belanja negara yang dikelola oleh pemerintah sehingga diperlukan suatu metode pengawasan yang memadai. Salah satu bentuknya adalah keterlibatan masyarakat/stakeholders.

Keterlibatan masyarakat ini juga seiring dengan makin besarnya porsi pajak dalam mendanai operasional pemerintahan. Sumber daya alam yang selama ini besar porsinya dalam penerimaan negara makin lama makin berkurang oleh karena jumlah sumber yang terbatas. Pada satu pihak, biaya penyelenggaraan pemerintahan semakin besar. Satu-satunya sumber adalah pajak dari masyarakat. Agar masyarakat tidak merasa dirugikan, maka diperlukan suatu pertanggungjawaban penggunaan pajak dari masyarakat oleh pemerintah dengan transparan.

Berkenaan dengan perubahan paradigma sistem pemerintahan dan tuntutan masyarakat, maka perlu dilakukan reformasi di bidang keuangan sebagai perangkat pendukung terlaksananya penerapan good governance. Reformasi pengelolaan keuangan dilakukan dengan cara:

* Penataan peraturan perundang-undangan sebagai landasan hukum;
* Penataan kelembagaan;
* Penataan sistem pengelolaan keuangan negara; dan
* Pengembangan sumber daya manusia di bidang keuangan.

Dengan demikian reformasi manajemen keuangan ini tidak hanya melibatkan Pemerintah Pusat dalam pelaksanaannya, tetapi sekaligus berlaku bagi Pemerintah Daerah.
II. Pengertian dan Lingkup Keuangan Negara
Sampai dengan terbitnya Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, pengelolaan keuangan negara Republik Indonesia sejak kemerdekaan tahun 1945 masih menggunakan aturan warisan pemerintah kolonial. Peraturan perundangan tersebut terdiri dari Indische Comptabiliteitswet (ICW), Indische Bedrijvenwet (IBW) dan Reglement voor het Administratief Beheer (RAB). ICW ditetapkan pada tahun 1864 dan mulai berlaku tahun 1867, Indische Bedrijvenwet (IBW) Stbl. 1927 No. 419 jo. Stbl. 1936 No. 445 dan Reglement voor het Administratief Beheer (RAB) Stbl. 1933 No. 381. Dengan terbitnya UU 17/2003 diharapkan pengelolaan keuangan negara “dapat mengakomodasikan berbagai perkembangan yang terjadi dalam sistem kelembagaan negara dan pengelolaan keuangan pemerintahan negara Republik Indonesia.”

Undang-undang 17/2003 memberi batasan keuangan negara sebagai “semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.” Secara rinci sebagaimana diatur dalam pasal 2 UU 17/2003, cakupan Keuangan Negara terdiri dari :

1. hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman;
2. kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga;
3. Penerimaan Negara/Daerah;
4. Pengeluaran Negara/Daerah;
5. kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/ perusahaan daerah;
6. kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum;
7. kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah.

Cakupan terakhir dari Keuangan Negara tersebut dapat meliputi kekayaan yang dikelola oleh orang atau badan lain berdasarkan kebijakan pemerintah, yayasan-yayasan di lingkungan kementerian negara/lembaga, atau perusahaan negara/daerah.

Dalam pelaksanaannya, ada empat pendekatan yang digunakan dalam merumuskan keuangan negara, yaitu dari sisi obyek, subyek, proses, dan tujuan. Obyek Keuangan Negara meliputi semua ”hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kebijakan dan kegiatan dalam bidang fiskal, moneter dan pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan, serta segala sesuatu baik berupa uang, maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.” Selanjutnya dari sisi subyek/pelaku yang mengelola obyek yang ”dimiliki negara, dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Perusahaan Negara/Daerah, dan badan lain yang ada kaitannya dengan keuangan negara.”

Dalam pelaksanaannya, proses pengelolaan Keuangan Negara mencakup seluruh rangkaian kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan obyek sebagaimana tersebut di atas mulai dari perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan sampai dengan pertanggunggjawaban. Pada akhirnya, tujuan pengelolaan Keuangan Negara adalah untuk menghasilkan kebijakan, kegiatan dan hubungan hukum yang berkaitan dengan pemilikan dan/atau penguasaan obyek KN dalam rangka penyelenggaraan kehidupan bernegara.

A. Siklus APBN
Pengelolaan keuangan negara setiap tahunnya dituangkan dalam APBN. Dengan demikian seluruh program/kegiatan pemerintah harus dituangkan dalam APBN (azas universalitas) dan tidak diperkenankan adanya program/kegiatan yang dikelola di luar APBN (off budget).

Siklus APBN terdiri dari:

1. Perencanaan dan Penganggaran
2. Penetapan Anggaran
3. Pelaksanaan Anggaran
4. Pemeriksaan Anggaran
5. Pertanggungjawaban

1. Perencanaan dan Penganggaran
Perencanaan dan penganggaran merupakan suatu rangkaian kegiatan yang terintegrasi. Program yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah wajib dituangkan dalam suatu rencana kerja. Ketentuan tentang perencanaan ini diatur dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Rencana kerja terdiri dari RPJP untuk masa 20 tahun, RPJM untuk masa 5 tahun, dan RKP untuk masa 1 tahun. Di tingkat Kementerian/Lembaga untuk rencana jangka menengah disebut Renstra Kementerian/Lembaga dan untuk rencana kerja tahunan disebut RKA-KL sebagaimana diatur dalam PP 20 Tahun 2004.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 17 tahun 2003, anggaran disusun berdasarkan rencana kerja. Dengan demikian, yang memperoleh alokasi anggaran adalah program/kegiatan prioritas yang tertuang dalam rencana kerja (RKA KL). Dengan mekanisme demikian, program/kegiatan Pemerintah yang direncanakan itulah yang akan dilaksanakan.

RKA-KL selanjutnya disampaikan ke Menteri Keuangan untuk dihimpun menjadi RAPBN. RAPBN ini selesai disusun pada awal Agustus untuk disampaikan ke DPR disertai Nota Keuangan.

2. Penetapan Anggaran
Pembahasan RAPBN di DPR dilaksanakan dari bulan Agustus sampai dengan Oktober. Sehubungan dengan pembahasan RAPBN ini, DPR mempunyai hak budget yaitu hak untuk menyetujui anggaran. Dalam hal DPR tidak setuju dengan RAPBN yang diajukan oleh pemerintah, DPR dapat mengajukan usulan perubahan atau menolaknya, namun DPR tidak berwenang untuk mengubah dan mengajukan usulan RAPBN.
Apabila DPR tetap tidak menyetujuinya maka yang berlaku adalah APBN tahun sebelumnya. APBN yang disetujui oleh DPR terinci sampai dengan organisasi, fungsi, program/kegiatan dan jenis belanja. Dengan APBN yang demikian berarti DPR telah memberikan otorisasi kepada kementerian/lembaga untuk melaksanakan program/kegiatan dengan pagu anggaran yang dimilikinya. APBN yang telah disetujui oleh DPR dan disahkan Presiden menjadi UU APBN dan selanjutnya dimuat dalam Lembaran Negara. UU APBN dilengkapi dengan rincian APBN yang dituangkan dalam Peraturan Presiden tentang Rincian APBN.

3. Pelaksanaan APBN
APBN dilaksanakan oleh Pemerintah untuk periode satu tahun anggaran. Tahun anggaran Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Dengan demikian maka setelah berakhirnya tahun anggaran, tanggal 31 Desember anggaran ditutup dan tidak berlaku untuk tahun anggaran berikutnya.

Berdasarkan UU APBN dan Perpres Rincian APBN disiapkan dokumen pelaksanaan anggaran untuk setiap Kementerian/Lembaga. APBN, walaupun telah diundangkan sebagai UU, tetap merupakan anggaran. Oleh karena itu, azas anggaran yang dikenal dengan nama azas flexibilitas tetap berlaku. Dalam rangka pelaksanaan azas ini, maka untuk mengakomodasi kondisi riil yang dapat saja berbeda dengan yang diasumsikan pada saat penyusunan anggaran, setiap tengah tahun berjalan dilakukan revisi APBN yang dikenal dengan APBN-Perubahan (APBN-P). Untuk keperluan penyusunan APBN-P, pemerintah menyampaikan realisasi anggaran semester I disertai prognosis penerimaan dan pengeluaran semester II. Untuk keperluan internal seluruh Kementerian/Lembaga diwajibkan menyusun Laporan Keuangan Semesteran.

Dalam keadaan darurat, pemerintah dapat melakukan pengeluaran yang tidak tersedia anggarannya. Apabila pengeluaran tersebut terjadi sebelum APBN-P maka pengeluaran ini dimasukkan dalam APBN-P dan dilaporkan di Laporan Realisasi Anggaran disertai penjelasan. Apabila pengeluaran terjadi setelah APBN-P diundangkan, maka pengeluaran ini dilaporkan dalam Laporan Realisasi Anggaran disertai dengan penjelasan. Apabila pada akhir tahun terdapat program/kegiatan yang belum selesai dilaksanakan atau anggaran belum terserap, tidak dapat dilanjutkan ke tahun anggaran berikutnya kecuali ada kebijakan pemerintah untuk luncuran APBN. Namun demikian, berhubung APBN hanya berlaku untuk periode satu tahun, maka apabila ada kebijakan luncuran APBN wajib dimasukkan dalam APBN tahun anggaran berikutnya. Laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Laporan keuangan dimaksud setidak-tidaknya terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Laporan keuangan yang disampaikan ke DPR adalah laporan keuangan yang telah diaudit oleh BPK. Laporan keuangan tersebut dilampiri dengan laporan keuangan perusahaan negara dan badan lainnya.

Berdasarkan UU Nomor 1 tahun 2004, keseluruhan komponen tersebut dipertanggungjawabkan sebagai wujud akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, yang ruang lingkupnya telah diuraikan sebelumnya.
Untuk penyusunan LKPP, setiap Kementerian/Lembaga sebagai pengguna anggaran/barang wajib menyampaikan pertanggungjawabannya kepada Presiden yang berupa Neraca, Laporan Realisasi Anggaran dan Catatan atas Laporan Keuangan. Kementerian/Lembaga merupakan entitas pelaporan sehingga terhadap laporan keuangannya dilakukan pemeriksaan oleh BPK untuk memberikan opini atas kewjaran penyajian laporan keuangan.

4. Pemeriksaan Anggaran
Pemeriksaan atas pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran dilaksanakan oleh BPK. Pemeriksaan ini dilaksanakan selama 2 bulan setelah laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan anggaran yang berupa laporan keuangan, selesai disusun. Disamping itu terdapat pemeriksaan dan pengelolaan keuangan yang dapat dilaksanakan sepanjang tahun. Pemeriksanaan ini dapat dilaksanakan oleh BPK ataupun APIP.

5. Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan Anggaran
Berdasarkan UU Nomor 17 tahun 2003, RUU pertanggungjawaban atas pelaksanaan anggaran disampaikan ke DPR paling lambat akhir bulan Juni tahun berikutnya.

sumber :

http://beycutejan.blogspot.com/2011/03/pengaruh-perbedaan-tata-kelola-keuangan.html

5 April 2011

Praktek Pengungkapan Akuntansi Internasional

Posted in Softskill 4 EB at 3:33 pm by Andami Fardela Jacob

Aturan pengungkapan sangat berbeda di seluruh dunia dalam beberapa hal seperti laporan arus kas dan perubahan ekuitas, transaksi pihak terkait, pelaporan segmen, nilai wajar aktiva dan kewajiban keuangan dan laba per saham. Pada bagian ini dipusatkan pada:

1. Pengungkapan informasi yang melihat masa depan

informasi ini mencakup:

a. Ramalan Pendapatan, Laba Rugi, Laba Rugi per Saham (EPS), pengeluaran modal, dan pos keuangan lainnya.

b. Informasi Prospektif mengenai kinerja atau posisi ekonomi masa depan yang tidak terlalu pasti bila dibandingkan dengan proyeksi pos, periode fiskal, dan proyeksi jumlah.

c. laporan rencana manajemen dan tujuan operasi di masa depan.

kebanyakan perusahaan di masing-masing negara menyajikan pengungkapan informasi mengenai rencana dan tujuan manajemen. sebaliknya lebih sedikit perusahaan yang mengungkpkan ramalan, dari yang paling rendah dua perusahaan di Jepang dan paling tinggi 31 Perusahaan di Amerika Serikat. Kebanyakan ramalan di AS dan Jerman menyangkut pengeluaran modal,  bukan laba dan penjualan.

2. Pengungkapan Segmen

Permintaan investor dan analis akan informasi mengenai hasil operasi dan keuangan segmen industri tergolong signifikan dan semakin meningkat. Contoh, para analis keuangan di Amerika secara konsisten telah meminta data laporan dalam bentuk disagregat yang jauh lebih detail dari yang ada sekarang. Standar Pelaporan Keuangan Internasional (IFRS) juga membahas pelaporan segmen yang sangat mendetail. Laporan ini membantu para pengguna laporan keuangan untuk memahamin secara lebih baik bagaimana bagian-bagian dalam suatu perusahaan berpengaruh terhadap keseluruhan perusahaan.

3. Laporan Arus Kas dan Arus Dana

IFRS dan standar akuntansi di Amerika Serikat, Inggris, dan sejumlah besar negara-negara lain mengharuskan penyajian laporan arus kas.

4. Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial

Saat ini perusahaan dituntut untuk menunjukkan rasa tanggung jawab kepada sekelompok besar yang disebut sebagai pihak-pihak yang berkepentingan (stakeholders) – karyawan, pelanggan, pemasok, pemerintah, kelompok aktivis, dan masyarakat umum.

Informasi mengenai kesejahteraan karyawan telah lama menjadi perhatian bagi organisasi buruh. Bidang permsalahan yang menjadi perhatian terkait dengan kondisi kerja, keamanan pekerjaan, kesetaraan dalam kesempatan, keanekaragaman angkatan kerja dan tenaga kerja anak-anak. Pengungkapan karyawan juga diminati oleh para investor karena memberikan masukan berharga mengenai hubungan kerja, biaya, dan produktivitas perusahaan.

5. Pengungkapan khusus bagi para pengguna laporan keuangan non domestik dan atas prinsip akuntansi yang digunakan

Laporan keuangan dapat berisi pengungkapan khusus untuk mengakomodasi para pengguna laporan keuangan nondomestik.

Pengungkapan yang dimaksud seperti:

a. Penyajian ulang untuk kenyamanan, informasi keuangan ke dalam mata uang nondomestik.

b. Penyajian ulang hasil dan posisi keuangan secara terbatas menurut kelompok kedua standar akuntansi.

c. Satu set lengkap laporan keuangan yang disusn sesuai dengan kelompok kedua Standar Akuntansi, dan beberapa pembahasan mengenai perbedaan antara prinsip akuntansi yang banyak digunakan dalam laporan keuangan utama dan beberapa set prinsip akuntansi yang lain.

Banyak perusahaan di negara-negara yang tidak menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa utama juga melakuak penerjemahan seluruh laporan tahunan dari bahasa negara asala ke dalam bahasa Inggris. juga, beberapa perusahaan menyusun laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi yang diterima secara lebih luas daripada standar domestik (khususnya IFRS atau GAAP AS) atau yang sesuai dengan baik standar domestik maupun kelompok kedua prinsip akuntansi.

PENGUNGKAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN

Tata kelola perusahaan berhubungan dengan alat-alat internal yang digunakan untuk menjalankan dan mengendalikan sebuah perusahaan – tanggung jawab, akuntabilitas dan hubungan di antara para pemegang saham, anggota dewan dan para manajer yang dirancang untuk mencapai tujuan perusahaan. Masalah-masalah tata kelola perusahaan antara lain meliputi hak dan perlakuan kepada pemegang saham, tanggung jawab dewan, pengungkapan dan transparansi dan peranan pihak-pihak yang berkepentingan. Praktik tata kelola perusahaan semakin mendapat perhatian dari para regulator, investor dan analis.
PENGUNGKAPAN DAN PELAPORAN BISNIS MELALUI INTERNET
World Wide Web semakin banyak digunakan sebagai saluran penyebaran informasi, dimana media cetak sekarang memainkan peranan sekunder. Bahasa Pelaporan Usaha (Extensible Business Reporting Language – XBRL) merupakan tahap awal revolusi pelaporan keuangan. Bahasa komputer ini dibangung ke dalam hampir seluruh software untuk pelaporan akuntansi dan keuangan yang akan dikeluarkan di masa depan, dan kebanyakan pengguna tidak perlu lagi mempelajari bagaimana mengolahnya sehingga secara langsung dapat menikmati manfaatnya.
PENGUNGKAPAN LAPORAN TAHUNAN DI NEGARA-NEGARA PASAR BERKEMBANG
Pengungkapan laporan tahunan perusahaan di negara-negara pasar berkembang secara umum kurang ekstensif dan kurang kredibel dibandingkan dengan pelaporan perusahaan di negara-negara maju. Sebagai contoh, pengungkapan yang tidak cukup dan yang menyesatkan dan perlindungan konsumen yang terabaikan disebut-sebut sebagai penyebab krisis keuangan Asia Timur di tahun 1997.
Tingkat pengungkapan yang rendah di negara-negara pasar berkembang tersebut konsisten dengan sistem tata kelola perusahaan dan keuangan di negara-negara itu. Pasar ekuitas tidak terlalu berkembang, bank dan pihak internal seperti kelompok keluarga menyalurkan kebanyakan kebutuhan pendanaa dan secara umum tidak terlalu banyak adanya kebutuhan akan pengungkapan publik yang kredibel dan tepat waktu, bila dibandingkan dengan perekonomian yang lebih maju.
Namun demikian, permintaan investor atas informasi mengenai perusahaan yang tepat waktu dan kredibel di Negara-negara pasar berkembang semakin banyak regulator memberikan respons terhadap permintaan ini dengan membuat ketentuan pengungkapan yang lebih ketat dan meningkatkan upaya-upaya pengawasan dan penegakan aturan.

Sumber :

http://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:SR4aiW6yrH8J:pksm.mercubuana.ac.id/new/elearning/files_modul/32026-5-646134633571.doc+praktek+pengungkapan+akuntansi+internasional&hl=id&gl=id&pid=bl&srcid=ADGEESi5N6_49Y_OUIE-ojeS_4-471Swxsm0imYCDnfxDBPicL18h9eJ_GC-2Pd1ll4IfbD_5A74J-y8HiK7baGEheR885W7ymx03Ei9Cai4UsTeraTa2pSLXldpxokr04DE1UZiPrax&sig=AHIEtbRSDT7CRlyBMJqTxjWt1Lyl8nzIDw

3 April 2011

Perekonomian Pulau Sulawesi (perekonomian Indonesia)

Posted in Softskill 4 EB at 4:06 pm by Andami Fardela Jacob

Sulawesi adalah pulau terbesar dan terpenting di kawasan Wallace, suatu  wilayah unik di dunia, tempat bercampurnya tumbuhan dan hewan dari Asia dan Australia. Sebagai akibat peralihan antara Paparan Sunda dan Sahul maka Sulawesi memiliki kekayaan flora dan fauna yang melimpah. Menurut Whitten et al. (1987), Sebanyak 27 suku, 40 marga, dan 76 jenis pohon dinyatakan endemik di Sulawesi. Data terakhir khusus tentang tumbuhan berkayu di Sulawesi disebutkan adanya 120 suku dari sekitar 13.000 spesimen herbarium (Keβler, 2000). Kelompok suku yang terbanyak ditemukan secara berurutan adalah Euphorbiaceae, Rubiaceae, dan Myrtaceae. Sedangkan untuk jenis anggrek menurut Schlechter (1925) dalam Yuzammi dan Hidayat (2002), tercatat sekitar 253 jenis yang tumbuh di Sulawesi.

KEADAAN GEOGRAFIS SULAWESI SELATAN

Provinsi Sulawesi Selatan terletak di 0°12′ – 8° Lintang Selatan dan 116°48′ – 122°36′ Bujur Timur. Luas wilayahnya 62.482,54 km². Provinsi ini berbatasan dengan Sulawesi Tengah dan Sulawesi Barat di utara, Teluk Bone dan Sulawesi Tenggara di timur, Selat Makasar di barat dan Laut Fores di selatan. Sulawesi merupakan  pulau terbesar keempat di Indonesia setelah Papua, Kalimantan dan Sumatera. Pulau tersebut mempunyai wilayah seluas 188.522,36 km² (atau sekitar 9,87% dari total luas daratan nusantara). Secara geografis wilayah Sulawesi menjadi wilayah terluar sebelah utara NKRI, berbatasan dengan Filipina. Sedangkan sebelah barat berbatasan dengan Pulau Kalimantan, sebelah selatan berbatasan dengan Laut Flores, dan sebelah timur berbatasan dengan Maluku. Menurut Undang-Undang pembentukannya Pulau Sulawesi adalah kesatuan fungsional wilayah geografis dan ekosistem yang mencakup wilayah darat, laut dan udara termasuk ruang di dalam bumi yang menjadi bagian dari Provinsi Gorontalo, Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Sulawesi Barat, Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi Sulawesi Selatan dan Provinsi Sulawesi Tenggara. Dari keenam provinsi yang ada, Sulawesi Tengah merupakan provinsi terbesar dengan luas wilayah daratan 61.841,29 km2 dan luas laut mencapai 189.480 km2 yang mencakup semenanjung bagian Timur dan sebagian semenanjung bagian Utara serta Kepulauan Togean di Teluk Tomini dan pulau-pulau di Banggai Kepulauan di Teluk Tolo.

Secara umum, topografi Sulawesi bergunung-gunung dengan sungai-sungai deras yang membelah di antara lembah-lembah sempitnya. Sebagian besar daratan berada di atas ketinggian 500 meter dari permukaan laut dan Katopasa adalah gunung tertinggi dengan ketinggian 2.835 meter dari permukaan laut.

KEPENDUDUKAN SULAWESI SELATAN

Penduduk Makassar kebanyakan dari Suku Makassar, sisanya berasal dari suku Bugis, Toraja, Mandar, China, Jawa dan sebagainya. Jumlah penduduk di Pulau Sulawesi terus meningkat dari waktu ke waktu. Populasi penduduk di Pulau Sulawesi meningkat dari sekitar 8.5 juta (tahun 1971) menjadi sekitar 16 juta jiwa (tahun 2006). Pada tahun 2006, persentase jumlah penduduk di Pulau Sulawesi sekitar 7% dari total penduduk nasional. Ditinjau dari luas wilayah dan jumlah penduduknya, maka dapat diketahui bahwa kepadatan penduduk di Pulau Sulawesi masih tergolong rendah. Jika ditinjau dari laju pertumbuhan penduduk Sulawesi dalam tiga periode secara umum berfluktuasi. Provinsi Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara mengalami penurunan laju pertumbuhan penduduk yang cukup signifikan pada periode 2000-2005, dan periode 2006 – 2007 mengalami peningkatan kembali. Sementara untukprovinsi Sulawesi Utara dan Gorontalo, mengalami laju petumbuhan yang meningkat pada periode 2000-2005 lalu menurun pada periode 2006-2007. Sedangkan untuk provinsi Sulawesi Barat terus mengalami tren laju pertumbuhan yang terus meningkat. Jika dilihat dari peringkatnya, Provinsi Gorontalo dalam dua periode terakhir menorehkan diri sebagai provinsi dengan laju pertumbuhan tertinggi. Kondisi ketenagakerjaan dapat digambarkan dengan menunjukkan penduduk usia kerja yang menjadi angkatan kerja, dan selanjutnya dari jumlah angkatan kerja yang ada tersebut ada berapa banyak jumlah penduduk yang bekerja. Provinsi Sulawesi Selatan memiliki jumlah angkatan kerja sekaligus jumlah pengangguran terbuka terbesar, sedangkan Sulawesi Barat, selaku provinsi baru, memiliki jumlah angkatan kerja sekaligus jumlah pengangguran terkecil. Sementara itu, jika dilihat dari persen angkatan kerja yang bekerja, provinsi Sulawesi Barat memiliki persen angkatan kerja terbesar sebesar 94.55%, dan yang terkecil adalah provinsi Sulawesi Utara sebesar 87.65%. Hal ini menunjukkan kecenderungan ketrsediaan lapangan kerja yang sebanding dengan jumlah angkatan kerja. Kondisi di setiap provinsi menujukkan kecenderungan penurunan jumlah pengangguran terbuka periode 2006-2008. Provinsi dengan jumlah pengangguran terbuka paling besar tahun 2008 adalah Provinsi Sulawesi Utara sebesar 12.35%, diikuti Provinsi Sulawesi Selatan sebesar 10.49%. Provinsi Sulawesi Barat memiliki jumlah pengangguran terbuka paling sedikit, yaitu 5.68%. Penurunan cukup signifikan dari jumlah pengangguran terbuka ini terjadi di Provinsi Sulawesi Tenggara, dimana dari kondisi tahun 2006 sebesar 9.67% menjadi 6.05% pada tahun 2008 atau terdapat penurunan sekitar 3.62%. Sedangkan Provinsi Gorontalo cenderung tetap jumlah pengannguran terbukanya pada periode tahun 2006-2008 karena hanya berhasil menurunkan sebesar 0.58%. Data penduduk di Sulawesi berdasarkan lapangan kerja utamanya tahun 2007, menunjukkan bahwa sebesar 53.98% penduduk Sulawesi bekerja di bidang pertanian, kehutanan, perburuan dan perikanan. Lapangan kerja berikutnya di bidang perdagangan besar, eceran, rumah makan dan hotel sebesar 16.85% dan di bidang jasa kemasyarakatan sebesar 11,52%. Lapangan kerja yang menyerap tenaga kerja terkecil yaitu lapangan kerja di bidang listrik, gas dan air sebesar 0.15%.

Dengan luas wilayah Provinsi Sulawesi Selatan sekitar 45.764,53 kilo meter persegi yang didiami oleh 8.032.551 orang maka rata-rata tingkat kepadatan penduduk Provinsi Sulawesi Selatan adalah sebanyak 176 orang per kilo meter persegi.

Kabupaten yang paling tinggi tingkat kepadatan penduduknya adalah Kota Makassar yakni sebanyak 7.620 orang per kilo meter persegi sedangkan yang paling rendah adalah Kabupaten Luwu Timur dan Luwu Utara yakni masing-masing sebanyak 35 orang dan 38 orang per kilo meter persegi.

Laju pertumbuhan penduduk Provinsi Sulawesi Selatan per tahun selama sepuluh tahun terakhir yakni dari tahun 2000-2010 sebesar 1,17 persen.

KONDISI BUDAYA SULAWESI SELATAN

Banyak etnis dan bahasa daerah digunakan masyarakat Sulawesi Selatan, namun etnis paling dominan sekaligus bahasa paling umum digunakan adalah Makassar, Bugis dan Toraja. Salah satu kebudayaan yang terkenal hingga ke mancanegara adalah budaya dan adat Tana Toraja yang khas dan menarik. Salah satu upacara adat di Tanah Toraja (Tator) adalah upacara Rambu Solo (upacara

berduka/ kematian) yang merupakan upacara besar sebagai ungkapan dukacita. Sedangkan dikalangan masyarakat Bugis terdapat falsafah hidup “Aja Muamelo Ribetta Makkala’ Ricappa’na Letengnge”, yang berarti masyarakat menanti dengan penuh harap pemimpin pemerintahan yang bertindak cekatan dan bereaksi cepat mendahului orang lain dengan penuh keberanian meskipun menghadapi tantangan berat. Ada pula falsafah “Namo maega Pabbisena, Nabongngo Pollopina, Teawa Nalureng”. Maksudnya biar banyak pendayungnya tetapi juru mudinya tidak mahir, saya tidak mau menumpangi perahu itu. Dengan kata lain, falsafah ini mengajarkan jika terdapat pemimpin yang tidak cerdas, selayaknya dia tidak diikuti walaupun banyak punggawanya.

MATA PENCAHARIAN SULAWESI SELATAN

Karena masyarakat Bugis tersebar di dataran rendah yang subur dan pesisir, maka kebanyakan dari masyarakat Bugis hidup sebagai petani dan nelayan. Mata pencaharian lain yang diminati orang Bugis adalah pedagang. Selain itu masyarakat Bugis juga mengisi birokrasi pemerintahan dan menekuni bidang pendidikan.

PARIWISATA SULAWESI SELATAN

Pariwisata, yang merupakan salah satu sektor potensial bagi penerimaan PAD di Sulsel, ternyata sangat mungkin dikembangkan lebih optimal lagi. Daerah Sulsel mempunyai obyek pariwisata yang beragam, baik wisata alam dengan kondisi alamnya yang bergunung-gunung berikut bentuk pantainya yang memanjang, wisata bahari, agrowisata, maupun wisata budaya, termasuk wisata sejarah yang banyak dimiliki oleh daerah ini, seperti di Tana Toraja dan Polewali Mamasa. Semuanya itu menambah keanekaragaman kekayaan obyek wisata di daerah Sulawesi Selatan ini.

Tetapi, potensi itu hanya dapat berkembang jika digarap secara lebih profesional, sehingga memiliki daya tarik yang besar baik bagi wisatawan domestik maupun mancanegara. Untuk meningkatkan pembangunan pariwisata di Sulsel, perlu dibangun sarana dan prasarana seperti jalan raya, transportasi (darat, laut, udara); dan hotel, yang dapat mendorong pe¬ningkatan kemajuan di bidang pariwisata di daerah ini. Jika sarana dan prasarana yang baik itu sudah da¬pat disediakan, tidak tertutup kemungkinan bahwa para investor asing dan domestik akan berminat untuk menanamkan modalnya di sektor pariwisata dan hiburan ini. Ini artinya, potensi sektor pariwisata yang ada di Sulawesi Selatan akan berkembang secara lebih optimal.

Propinsi Sulawesi Selatan mempunyai peluang yang sangat menjanjikan untuk memperluas jaringan perdagangan dengan propinsi lain, termasuk memperluas jaringan ekspor dengan luar negeri, mengingat kemajuan iptek, khususnya teknologi bidang informatika dan telekomunikasi, yang sangat pesat. Selain itu, letak geografis Sulsel sangat strategis, yakni di persimpangan jalur transportasi laut internasional. Tetapi, semuanya itu kembali pada SDM dan investasi modal yang ada di daerah ini.

Objek-objek wisata yang terdapat di Sulawesi Selatan :

* Pantai Bira
* Pantai Losari
* Pulau Kayangan
* Pulau Samalona
* Tana Toraja
* Danau Tempe
* Taman Prasejarah Leang Leang
* Bantimurung
* Danau Matano

Sumber :

http://www.facebook.com/pages/Sulawesi-Selatan/104045249633330

klhs_raperpres_rtr_pulau_sulawesi.pdf